Investasi Kesehatan Nasional

Oleh Siti Khoiurunnisa

Setiap Tanggal 12 November, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional. Berbagai seremonial dilakukan guna mewarnai hari peringatan tersebut. Baik oleh instansi pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial non-pemerintah. Hari Kesehatan Nasional merupakan gerakan percepatan perbaikan kesehatan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dewasa ini kondisi kesehatan masyarakat Indonesia jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi 50 tahun yang lalu. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular di Indonesia cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, ISPA, TBC, dan penyakit infeksi lainnya mendominasi jenis penyakit di Indonesia. Namun hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan kondisi saat ini, penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker, dan gagal ginjal menjadi permasalahan kesehatan utama di Indonesia.

Penyebab dari berbagai permasalahan kesehatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa fakor internal dan eksternal. Salah satunya adalah perubahan pola gaya hidup masyarakat ke arah gaya hidup yang tidak sehat, seperti makanan masyarakat Indonesia yang rata-rata tinggi gula, garam, lemak, dan kurang serat. Di sisi lain, aktivitas fisik makin berkurang dan olahraga belum menjadi budaya. Mereka juga terpapar asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif.

Hingga pada beberapa tahun yang setelahnya pemerintah mengadakan kebijakan pengadaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dulu masyarakat menanggung sendiri biaya untuk berobat (fee for service), maka mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan program JKN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan nasional yang sifatnya wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Namun, yang menjadi “trending topic” saat ini adalah defisit BPJS yang terus membengkak dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, apakah kepuasaan pasien bisa menjadi tolok ukur menilai layanan kesehatan?

Laporan Indeks Daya Saing World Economic Forum (WEF) 2017-2018 menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia dalam kondisi yang mencemaskan, yaitu berada pada posisi ke-94 dari 137 negara. Level kesehatan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapore (3), Malaysia (30), Vietnam (67), dan Thailand (90).

Posisi ini memang meningkat enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya 2016-2017 (100), namun sempat anjlok 20 peringkat dari tahun 2015-2016 (80). Data ini menunjukkan bahwa negara ASEAN lain telah melakukan investasi pembangunan manusia secara tepat, sedangkan kita masih belum menemukan “formula” yang tepat.

Pembangunan manusia adalah investasi terpenting dari suatu negara. Sejarah membuktikan, SDM adalah kunci dari keberhasilan negara dalam membangun masa depannya dan bukan sumber daya alam. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi saat ini menjadi negara maju dan memiliki indeks daya saing yang lebih baik dari Indonesia.

Lalu, bagaimana mengatasi permasalahan yang ada dengan effort yang optimal? Akankah sistem kebijakan kesehatan Indonesia mengalami kemunduran dari tahun ke tahun?

Semua tidak hanya tergantung dari pemerintah, tetapi kita juga berperan sebagai Agent of Change yang mampu memberi potensi besar sebagai pendongkrak untuk mengatasi permasalahan berikut. Maka melalui tulisan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membantu pemerintahan dalam perkembangannya dalam mengatasi permasalahan kesehaan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *