Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang Ikut Sumbang Pertanyaan pada Debat Publik Ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Jawa Timur-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar debat publik ketiga bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 pada Sabtu, 23 Juni 2018. Ada yang berbeda pada debat yang ketiga ini, di mana KPU Jatim memasukkan unsur bahasa Jawa dalam salah satu sesi debat. Bukan itu saja, selain menghadirkan panelis, pada segmen tanya jawab juga disampaikan pertanyaan dari masyarakat yang telah melalui proses seleksi serta verifikasi.

KPU Jatim melalui website resminya mengumumkan perihal pengajuan pertanyaan debat publik ketiga oleh masyarakat Jatim dalam Pilgub Jatim Tahun 2018. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat Jatim dapat mengajukan pertanyaan dalam debat publik ketiga. Kesempatan itu nyatanya dimanfaatkan oleh Ade Setyawan Pratama, mahasiswa Bidikmisi program studi S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Ia pun menyusun empat pertanyaan yang ditujukan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Alhamdulillah. Tiga dari empat pertanyaan yang saya ajukan dipilih oleh tim panelis, untuk kemudian dipertanyakan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih untuk KPU Provinsi Jawa Timur, saya rasa ini merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan ruang bagi masyarakat, bagi pemilih, untuk menyampaikan aspirasinya. Apalagi generasi muda, tidak boleh apatis,” terangnya.

Pada debat ketiga kali ini, KPU Jatim mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ade menjelaskan bahwa terdapat 4 pokok bahasan pada pertanyaan yang ia ajukan, yakni tentang e-Government (Pemerintahan Elektronik), Citizen Charter (Piagam Warga), Public Private Partnerships (Kerjasama Pemerintah dan Swasta), dan Clean Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih).

“Saya menanyakan ketika nantinya pasangan calon terpilih, apa formulasi atau upaya untuk mengefektifkan penerapan e-Government dengan belum terintegrasikannya data antar instansi pemerintah guna menunjang pelaksanaan good governance, bagaimana mendorong kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta (Public-Private Partnerships) dalam penanggulangan bencana, dan satu lagi terkait dengan Citizen Charter. Dua pertanyaan di segmen terakhir saat pertanyaan dalam berbahasa Jawa, dan satu pertanyaan pada segmen ke empat pada pilihan huruf A,” kata Ade yang juga merupakan Ketua Formadiksi UM.

Ia pun merasa bangga dan tidak menyangka bahwa pertanyaan yang ia ajukan dapat diterima dan dipertanyakan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Para akademisi, praktisi se-Jawa Timur saya kira pasti banyak, dan bukan hanya akademisi dan praktisi, namun semua kalangan ingin mengajukan pertanyaan bagi calon pemimpinnya. Begitu pula dengan kualitas pertanyaan yang mungkin juga memerlukan verifikasi oleh tim panelis,” tutur Ade.

Ia mengaku mengetahui informasi pengajuan pertanyaan debat publik dari media sosial, dan ia pun merasa tertarik untuk ikut berpartisipasi. Mahasiswa semester enam asal Sidoarjo ini mengajak generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 mendatang. Suara yang diberikan pemuda pada pilkada berperan besar dalam menentukan kemajuan bangsa.

“Tahu informasinya dari media sosial, lalu saya crosscheck ternyata benar ada surat pengumuman resmi dari tim panelis KPU Jatim. Lalu saya coba susun, dan kirim ke email KPU Jatim. Itung-itung liburan yang produktif hehehe. Saya juga mengajak, mari teman-teman semua, generasi muda zaman now, untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, 27 Juni 2018, jangan golput. Apalagi sedang liburan, sedang berada di daerah asal masing-masing. Kenali calonnya, tentukan pilihannya dengan rasionalitas dan objektif,” tutup Ade. (Syari’atud Diniah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *